Proyek Rabat Beton di Pagar Pinang Diduga “Siluman”, Transparansi Dana Desa Dipertanyakan

SemiMedia.co.id | SIMALUNGUN — Proyek pembangunan rabat beton di Nagori Pagar Pinang, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, menuai sorotan. Pasalnya, pekerjaan yang disebut warga baru selesai dikerjakan sekitar dua hari lalu itu, diduga minim informasi publik dan tidak dilengkapi papan informasi proyek. Sabtu 18/07/2026

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi serta keterbukaan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Nagori Pagar Pinang.

Menurut keterangan salah seorang warga sekitar yang meminta namanya tidak dipublikasikan kepada kru SemiMedia, proyek rabat beton tersebut memiliki panjang kurang lebih 30 meter.

“Baru selesai dikerjakan dua hari yang lalu. Setengah hari semalam itu dikerjakan, selesai, Pak,” ujar warga tersebut.

Minimnya informasi mengenai pekerjaan itu membuat masyarakat sulit mengetahui secara jelas nama kegiatan, sumber anggaran, nilai pekerjaan, volume, hingga pelaksana kegiatan.

Padahal, berdasarkan data yang dihimpun kru SemiMedia dari informasi penyaluran Dana Desa, Nagori Pagar Pinang pada Tahun Anggaran 2026 menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp249.065.000 dan tercatat telah tersalurkan 100 persen.

Dalam data tersebut, salah satu kegiatan yang tercantum adalah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani, dengan volume 148 meter, berupa Pembangunan Parit Pasangan Jalan Usaha Tani, dengan anggaran Rp47.386.050.

Namun, sejumlah realisasi Dana Desa yang terlihat di lapangan disebut tidak dilengkapi papan informasi yang dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan: apakah proyek rabat beton sepanjang kurang lebih 30 meter tersebut masuk dalam perencanaan dan penganggaran Nagori Pagar Pinang Tahun 2026?

Atau, apakah terdapat perubahan kegiatan maupun pergeseran perencanaan yang telah melalui mekanisme sesuai ketentuan?

Pasalnya, Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 mengatur fokus penggunaan Dana Desa, termasuk aspek publikasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan. Sementara itu, PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 mengatur penganggaran, penggunaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa.

Keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap pembangunan desa. Informasi mengenai kegiatan dan anggaran semestinya dapat diakses publik, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton atas penggunaan uang negara di wilayahnya.

Lebih jauh, keberadaan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun juga kembali dipertanyakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 5 Tahun 2023, Inspektorat Daerah memiliki kedudukan dan tugas fungsi yang diatur secara resmi dalam struktur pemerintahan daerah.

Lantas, apakah Inspektorat Simalungun akan turun melakukan pemeriksaan terhadap dugaan minimnya transparansi dan kesesuaian pekerjaan rabat beton di Nagori Pagar Pinang?

Masyarakat juga berharap Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih tidak tinggal diam dan segera memerintahkan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa, khususnya apabila ditemukan indikasi pekerjaan tidak sesuai perencanaan, spesifikasi, volume maupun mekanisme penganggaran.

Sebab, pembangunan desa bukan hanya soal pekerjaan selesai dikerjakan, tetapi juga menyangkut transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap setiap rupiah uang negara.

Hingga berita ini diterbitkan, kru SemiMedia masih berupaya meminta klarifikasi kepada Pemerintah Nagori Pagar Pinang, Camat Jorlang Hataran, Inspektorat Kabupaten Simalungun, serta pihak terkait lainnya.

Redaksi : Arif