Baru Seumur Jagung Sudah Retak! Proyek Rp728 Juta di SMPN 1 Bandar Diduga Dikerjakan Asal Jadi, Dinas Pendidikan Simalungun Bungkam Seribu Bahasa

Simalungun, Sumatera Utara – Aroma kejanggalan dalam proyek revitalisasi SMP Negeri 1 Bandar semakin menyengat. Alih-alih menghadirkan bangunan berkualitas, proyek bernilai fantastis Rp728.000.000 ini justru memunculkan fakta mencengangkan: tembok bangunan sudah retak meski baru selesai dikerjakan.

Temuan ini terungkap saat awak media turun langsung ke lokasi pada Senin (13/04/2026).

Retakan memanjang yang tampak jelas pada dinding bangunan menjadi bukti awal bahwa kualitas pekerjaan patut dipertanyakan. Kondisi ini jelas tidak lazim untuk bangunan yang baru selesai direvitalisasi menggunakan dana negara.

Tak hanya itu, di bagian lain bangunan, kondisi lingkungan proyek juga memperlihatkan wajah pekerjaan yang jauh dari kata profesional. Sisa material masih berserakan, penataan area belum rapi, dan finishing terlihat dikerjakan tanpa ketelitian.

Fakta-fakta di lapangan menguatkan dugaan bahwa proyek ini:

Dikerjakan tanpa standar kualitas yang ketat

Minim pengawasan teknis

Diduga kuat dikebut demi mengejar batas waktu

Berpotensi tidak sesuai spesifikasi (spek) yang ditetapkan

Padahal, proyek ini merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dibiayai APBN Tahun 2025—anggaran yang seharusnya digunakan untuk menciptakan fasilitas pendidikan yang layak dan tahan lama.

Namun yang terjadi justru sebaliknya.

Bangunan yang seharusnya menjadi simbol peningkatan mutu pendidikan kini berubah menjadi sorotan tajam publik. Retakan pada dinding bukan hanya persoalan estetika, tetapi juga bisa menjadi indikasi awal lemahnya struktur atau buruknya kualitas pengerjaan.

Seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya bahkan menyebut kondisi ini sangat janggal.

“Ini bangunan baru, tapi sudah retak. Kalau dibiarkan, bisa makin parah. Ini bukan hal biasa,” ungkapnya.

Yang lebih mengundang tanda tanya besar, hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun belum memberikan tanggapan resmi. Sikap diam ini dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap persoalan serius yang menyangkut penggunaan uang negara.

Publik kini menuntut transparansi.

Jika dugaan ini benar, maka bukan hanya soal kualitas bangunan yang dipertaruhkan, tetapi juga integritas dalam pengelolaan anggaran negara.

Pertanyaannya sederhana namun tajam:

Ke mana sebenarnya arah anggaran Rp728 juta tersebut?

Aparat pengawas dan penegak hukum didesak segera turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh.

Jangan sampai proyek yang seharusnya mencerdaskan generasi bangsa justru menjadi contoh buruk pengelolaan dana publik.

Jika baru selesai saja sudah retak, bagaimana nasib bangunan ini dalam beberapa tahun ke depan?

(Tim Investigasi / Redaksi)