SMA Negeri 1 Lumbanjulu Bantah Tuduhan Kekacauan Dana BOS, Tegaskan Berita Tidak Berimbang

Toba, Sumatera Utara — Pihak SMA Negeri 1 Lumbanjulu akhirnya angkat bicara dan menyampaikan sanggahan resmi atas pemberitaan yang beredar pada 20 April 2026 terkait dugaan kekacauan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak utuh serta berpotensi menyesatkan opini publik.

Sebelumnya, dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa Kepala Sekolah Freddy Pangaribuan mengungkap adanya “sistem yang rusak” dalam pengelolaan keuangan sekolah, ditandai dengan mundurnya bendahara BOS yang baru terpilih. Bahkan, disebutkan pula bahwa kondisi tersebut mendorong kepala sekolah mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Isu ini kemudian berkembang menjadi dugaan kegagalan sistemik dalam tata kelola dana pendidikan.

Menanggapi hal itu, pihak sekolah menegaskan bahwa pernyataan yang dikutip dalam pemberitaan tidak disampaikan dalam konteks resmi, melainkan merupakan percakapan internal yang direkam tanpa izin. Tindakan tersebut dinilai melanggar etika komunikasi dan telah memutarbalikkan maksud sebenarnya sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Pihak SMA Negeri 1 Lumbanjulu juga membantah tegas tudingan adanya kekacauan dalam pengelolaan dana BOS. Sekolah menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku, disusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta berada dalam pengawasan instansi terkait secara berkala.

Terkait pengadaan barang seperti paving block, layar komputer, bola voli, dan raket olahraga yang dipersoalkan, pihak sekolah menjelaskan bahwa seluruh item tersebut merupakan bagian dari program peningkatan sarana prasarana dan kegiatan ekstrakurikuler siswa. Pengadaan dilakukan melalui prosedur resmi, tercatat secara administratif, serta barangnya tersedia dan digunakan untuk menunjang aktivitas belajar.

Adapun klaim mengenai kualitas barang yang dinilai buruk, seperti bola voli yang cepat rusak, menurut pihak sekolah tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan anggaran. Sekolah menyebut pernyataan tersebut bersifat subjektif, tidak didukung data teknis maupun laporan resmi, dan berpotensi menyesatkan publik.

Menanggapi dinamika internal bendahara BOS, pihak sekolah menyatakan bahwa pergantian bendahara merupakan hal yang lazim dalam organisasi. Ketidaksiapan guru untuk mengisi posisi tersebut lebih disebabkan oleh tingginya beban administrasi, bukan karena adanya tekanan, ketakutan, atau indikasi masalah hukum sebagaimana yang dispekulasikan dalam pemberitaan.

Terkait isu pengunduran diri kepala sekolah, Freddy Pangaribuan, pihak sekolah menegaskan bahwa yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya secara aktif dan berkomitmen penuh memimpin SMA Negeri 1 Lumbanjulu. Pernyataan yang beredar sebelumnya disebut sebagai bentuk refleksi tanggung jawab moral, bukan pernyataan resmi untuk mundur dari jabatan.

Selain itu, pihak sekolah juga menyoroti pernyataan mantan bendahara yang dinilai tidak berdasar dan cenderung tendensius. Sekolah menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengadaan tahun 2025 telah dilakukan sesuai prosedur yang sah, tercatat dalam sistem perencanaan sekolah, serta didukung laporan keuangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bentuk hak jawab, pihak SMA Negeri 1 Lumbanjulu juga telah mengirimkan surat bantahan resmi kepada Redaksi Metrozone.net beberapa waktu lalu. Surat tersebut berisi klarifikasi menyeluruh atas isi pemberitaan sekaligus permintaan agar media menjalankan prinsip keberimbangan dan verifikasi dalam menyajikan informasi kepada publik.

Menutup pernyataannya, pihak sekolah menyayangkan munculnya pemberitaan yang dinilai sepihak dan tidak melalui proses konfirmasi yang memadai. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, sementara pihak sekolah menegaskan akan tetap fokus pada peningkatan kualitas pendidikan serta menjaga integritas pengelolaan dana demi kepentingan siswa.(Red)