Pemkab Simalungun dan Kemendagri Tinjau Lokasi Cable Car Danau Toba, Investasi Didukung Namun Harus Tunduk pada Regulasi

SemiMedia.co.id | Simalungun —Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan proyek kereta gantung (cable car) Danau Toba di Kecamatan Dolok Panribuan. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi percepatan investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peninjauan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah nagori, serta perwakilan investor PT Tiga Raja Putra Persada.

Dalam kesempatan itu, Sekda Simalungun menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun sebelumnya telah memberikan persetujuan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB untuk lahan seluas 60 hektare yang berada di kawasan strategis pariwisata nasional.

Namun, untuk tambahan lahan sekitar 14 hektare di Kecamatan Dolok Panribuan, pemerintah daerah belum dapat memberikan fasilitas serupa karena lokasi tersebut berada di luar kawasan yang ditetapkan dalam regulasi.

Pemkab Simalungun menegaskan tetap membuka peluang investasi di daerah, namun seluruh proses harus berjalan sesuai ketentuan hukum agar memberikan kepastian bagi pemerintah maupun investor.

Sementara itu, Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, menyampaikan hasil survei lapangan menunjukkan lahan 14 hektare tersebut secara administratif berada di luar kawasan Proyek Strategis Nasional.

Karena itu, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, lahan tersebut belum memenuhi syarat untuk memperoleh pembebasan BPHTB. Meski demikian, pemerintah pusat akan mengkaji kemungkinan skema lain yang tetap mendukung investasi tanpa mengabaikan kepentingan pendapatan daerah.

Proyek cable car Danau Toba diharapkan menjadi salah satu penggerak sektor pariwisata dan ekonomi kawasan, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, tata ruang, serta kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku.

Redaksi : Ar